TANJAB BARAT — Puluhan perwakilan serikat pekerja dari berbagai sektor mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (4/5/2026). Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Para buruh membawa sejumlah persoalan yang dinilai hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di sektor ketenagakerjaan, mulai dari upah, perlindungan sosial, hingga kepastian status kerja.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat DPRD itu diterima langsung Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, bersama jajaran anggota dewan, termasuk Ketua Komisi III Albert Chaniago, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, suasana diskusi berlangsung terbuka. Satu per satu perwakilan buruh menyampaikan kondisi yang mereka hadapi di lapangan. Persoalan Upah Minimum Kabupaten (UMK), jaminan sosial ketenagakerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga status pekerja kontrak menjadi isu yang paling banyak disampaikan.
Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, mengatakan aspirasi yang masuk tidak akan berhenti sebatas forum diskusi. Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan menyangkut langsung kehidupan masyarakat dan membutuhkan langkah nyata.
“Yang disampaikan hari ini bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi menyangkut kepastian hidup pekerja dan keluarganya. Kami akan mengawal persoalan ini agar ada tindak lanjut yang jelas,” ujarnya usai audiensi.
Ia menilai, hubungan antara pekerja dan perusahaan harus dibangun secara seimbang, di mana hak pekerja tetap terlindungi tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanjab Barat, Albert Chaniago, menyebut pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan berkoordinasi bersama OPD teknis untuk menelaah setiap poin yang disampaikan.
Menurut Albert, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah daerah, perusahaan, maupun organisasi pekerja.
“Kami akan pelajari seluruh masukan yang ada. Harapannya, ada solusi yang bisa memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga iklim investasi tetap sehat,” katanya.
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara pekerja dan pemerintah daerah di tengah berbagai dinamika sektor ketenagakerjaan. Para buruh berharap pertemuan itu tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi juga melahirkan kebijakan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan pekerja di Tanjab Barat.
