Ahmad Fauzi, sosok muda petani kelapa dari Tanjung Jabung Barat, Jambi. Di tengah harga kebutuhan hidup yang terus melonjak—beras naik, minyak naik, biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga ikut merangkak—kami para petani kelapa justru menghadapi kenyataan yang semakin menyesakkan: harga kelapa anjlok tanpa kejelasan.
Setiap hari kami bekerja di kebun, memanjat, memanen, mengumpulkan, hingga mengangkut hasil dengan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Namun ketika tiba saat menjual, harga yang kami terima jauh dari kata layak. Bahkan seringkali tidak cukup untuk menutup biaya operasional, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Di mana letak keadilan bagi petani dalam kondisi seperti ini?
Situasi ini bukan sekadar soal pasar yang naik turun. Ada persoalan mendasar dalam tata niaga kelapa nasional yang tidak bisa lagi diabaikan. Kebijakan pembatasan ekspor yang diberlakukan tanpa kesiapan pasar domestik justru mempersempit ruang bagi petani untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Ketika akses pasar dibatasi, sementara penyerapan dalam negeri tidak optimal, maka yang terjadi adalah kelebihan pasokan di tingkat lokal—dan seperti yang bisa ditebak, harga pun jatuh.
Di sisi lain, kami juga melihat adanya indikasi kuat bahwa jalur distribusi dikuasai oleh segelintir pihak. Ketika akses pasar hanya berputar di lingkaran tertentu, maka posisi tawar petani menjadi sangat lemah. Kami tidak punya pilihan selain menjual dengan harga yang sudah “ditentukan”. Ironisnya, di saat harga di tingkat petani jatuh, harga produk kelapa di pasaran tidak ikut turun secara signifikan. Selisih ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kondisi ini?
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini. Banyak petani yang mulai kehilangan semangat untuk merawat kebun. Generasi muda enggan melanjutkan usaha pertanian karena melihat tidak adanya kepastian kesejahteraan. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan komoditas kelapa sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah.
Melalui pernyataan ini, saya—dan banyak petani kelapa di berbagai daerah—menyampaikan desakan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman, untuk benar-benar turun melihat kondisi di lapangan. Kami petani tidak butuh sekadar laporan di atas kertas. Kami petani butuh kebijakan yang berpihak dan solusi yang nyata.
Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembatasan ekspor harus segera dilakukan. Jika kebijakan tersebut justru menekan petani, maka sudah seharusnya diperbaiki. Pengawasan terhadap rantai distribusi juga harus diperketat agar tidak ada ruang bagi praktik monopoli atau permainan harga yang merugikan petani. Negara harus hadir sebagai penyeimbang, bukan sekadar penonton.
Kami tidak menuntut hal yang berlebihan. Kami hanya ingin harga kelapa yang rasional—harga yang mencerminkan jerih payah kami, yang cukup untuk menghidupi keluarga, serta memberikan harapan cerah untuk masa depan. Di tengah beban hidup yang semakin berat, ketidakadilan seperti ini terasa semakin begitu menyakitkan.
Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa petani kelapa bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek yang harus dilindungi dan disejahterakan. Jangan sampai kami terus dipaksa bertahan dalam kondisi yang tidak pasti, sementara pihak lain menikmati keuntungan dari keringat kami.
Jika tidak ada langkah tegas hari ini, maka jangan heran jika suatu saat nanti kebun-kebun kelapa ini ditinggalkan. Dan ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya penghasilan petani—tetapi juga salah satu pilar penting ekonomi bangsa.
Perkebunan Kelapa bagi kami bukan sekedar komoditas yang bernilai rupiah. Perkebunan Kelapa bagi kami adalah warisan budaya luhur yang mampu mempertahankan kehidupan puluhan generasi
